Deni Haddad
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021.
Muhadjir menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko. Resiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Terkait Bantuan Sosial (Bansos) Muhadjir mengatakan tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Akan tetapi, bantuan itu gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya. "Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang lain.
Muhadjir menambahkan bagi-bagi masker juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.
Dirinya menjelaskan apapun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat melanggar protokol kesehatan, maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil. "Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil.
Banyak masyarakat menanggapi miring terhadap kebijakan ini, bagaimana tidak dari 270 juta penduduk Indonesia ada sekitar 27 juta lebih berpenghasilan rendah atau kebanyakan berpenghasilan harian.
Terkait kebijakan PPKM Darurat atau Mikro di mulai pada 3 Juli kemarin, seharusnya berakhir pada 20 Juli 2021 nanti, sebetulnya menjadi langkah konkret pemerintah untuk memtus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan target 50% penanggulang terhadap pandemi ini, namun sampai dengan saat ini capaian yang didapat hanya sebatas 20% saja, hal tersebut menjadi koreksi bagi pemerintah tentunya, efektivitas kebijakan tersebut semestinya tidak lagi dilakukan melainkan buat kebijakan baru.
Dengan keputusan memperpanjang PPKM Darurat sampai akhir Juli sebetulnya boomerang bagi pemerintah, sebab akan menjadi pemicu letupan-letupan kemarahan pada rakyat kelas bawah dan tak bisa dipungkiri bahwa lapar adalah pemicu utama kemarahan rakyat dan akan berujung kerusuhan.
Mungkin menurutku kita perlu mencontoh negara-negara lain pada saat ini, mereka mengganggap virus corona sudah menjadi endemic biasa, tentu sebelumnya mereka membuat kebijakan yang konkret dengan mewajibkan atau memaksa warganya melakukan vaksin, ketika target vaksin 80% mereka bebaskan rakyatnya melakukan aktivitas keseharaian dengan begitu akan terbentuk herd imunnity sehingga kekebalan berkelompok terjadi dan sektor ekonomi akan kembali bergeliat.
Beda memang jumlah penduduk kita dengan negara luar sana, mereka paling masih hitungan puluhan juta orang saja, sementara kita sekitar 270 juta warga, namun lebih baik pemerintah fokus untuk beberapa bulan kedepan dengan mewajibkan rakyatnya vaksin daripada berkelanjutan sampai batas waktu yang belum diketahui, dampaknya tentu terhadap sektor ekonomi.
Sekali lagi langkah pemerintah dengan berlakukan perpanjangan PPKM sampai akhir Juli nanti akan menuai boomerang bagi keberlangsungan Negara, tertutama terhadap 27 juta lebih penduduk miskin, sebab hidup mereka tergantung dengan hasil kerja harian bukan bulanan, dalam hal ini pemerintah harus memikirkan lagi langkah tersebut dilihat dari manfaat ketimbang mudaratnya. Tabik
